Oleh:
Dr. H.C, Yusman Dawolo, M.Kom.I (Pengusaha)
Di banyak daerah, persoalan pengangguran kerap dibaca sebagai angka statistik. Namun di Kota Gunungsitoli, ia mulai menampakkan wajah sosialnya yang lebih konkret: menurunnya daya beli, rapuhnya ketahanan rumah tangga, hingga munculnya gejala kriminalitas jalanan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa pengangguran bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan struktural yang menyentuh stabilitas sosial.
Dalam kerangka tersebut, pendekatan yang semata bertumpu pada penertiban atau respons jangka pendek menjadi tidak memadai. Akar persoalan terletak pada ketiadaan ekosistem penciptaan kerja (job creation ecosystem) yang berfungsi secara berkelanjutan. Tanpa itu, intervensi kebijakan hanya akan bersifat tambal sulam.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah pembangunan daerah telah dirancang untuk menciptakan kerja, atau sekadar mengelola aktivitas administratif?
Selama ini, banyak pemerintah daerah masih terjebak pada paradigma “pengeluaran anggaran” sebagai indikator kinerja. Padahal, ukuran yang lebih relevan adalah sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan nilai ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja. Dalam konteks Gunungsitoli, pergeseran paradigma ini menjadi krusial.
Pertama, diperlukan desain yang secara sadar menempatkan penciptaan kerja sebagai tujuan utama pembangunan. Ini berarti setiap program, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun UMKM, harus diukur dari kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja, bukan sekadar output fisik atau serapan anggaran.
Kedua, penguatan sektor UMKM tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis dan seremonial. Ia membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi: dari peningkatan kapasitas produksi, akses terhadap pembiayaan, hingga konektivitas pasar. Gagasan seperti “1.000 UMKM Naik Kelas” hanya akan bermakna apabila didukung oleh sistem pendampingan yang konsisten dan berbasis data.
Ketiga, transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah merupakan keniscayaan. Selama produk lokal dijual dalam bentuk mentah, maka nilai ekonomi yang dinikmati masyarakat akan selalu terbatas. Sebaliknya, pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai produk dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan: peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan.
Keempat, dalam horizon jangka menengah, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor peternakan dan usaha produktif lainnya perlu didorong secara sistematis. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu sekaligus memperluas basis ekonomi daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, termasuk akibat penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat, kapasitas inovasi daerah justru diuji. Ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat hanya akan mempersempit ruang gerak kebijakan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus berjalan beriringan dengan strategi penciptaan kerja.
Lebih jauh, persoalan ini pada akhirnya bukan semata teknokratis, melainkan juga menyangkut orientasi kepemimpinan. Apakah kepemimpinan daerah memiliki keberanian untuk keluar dari pola lama dan merumuskan terobosan yang berisiko, namun berdampak? Ataukah tetap bertahan dalam zona nyaman administratif yang minim transformasi?
Gunungsitoli berada pada titik krusial. Tanpa intervensi yang terarah dan berbasis pada desain ekosistem penciptaan kerja, persoalan pengangguran akan terus mereproduksi dirinya dalam bentuk yang berbeda, dari kemiskinan hingga instabilitas sosial.
Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, keterbatasan justru dapat menjadi momentum untuk membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah pada seberapa banyak program dirancang, melainkan pada seberapa besar harapan yang berhasil dihadirkan kembali dalam kehidupan masyarakat. (rdr)
