PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta semua pihak terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting atau anak yang gagal tumbuh akibat kurang gizi di daerah itu.
“Penurunan stunting harus dilakukan secara gotong royong baik pemerintah, swasta, masyarakat, tokoh adat, ‘bundo kanduang’, alim ulama orang tua harus dilibatkan agar sumber daya manusia Sumbar ini semakin sehat dan berkualitas,” katanya di Padang, Selasa (10/5/2022).
Menurut dia pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alam dan memiliki peradaban unggul.
Ia mengatakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sari pembangunan nasional dan akan sulit tercapai jika masalah gizi di Indonesia tidak diatasi serius.
“Saya meminta semua kepala daerah dari bupati dan wali kota di Sumatera Barat terlibat aktif dalam menurunkan stunting ini. Begitu juga lintas sektoral bekerja dan sinergi melakukan pencegahan l terjadinya stunting,” katanya.
Ia menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting, strategi yang harus dioptimalkan adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.
Menjamin asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum. “Ini tentu kerja bersama baik dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, pemerintah kota dan kabupaten menyiapkan secara berkelanjutan,” kata dia
Selain itu penajaman strategi intervensi dari hulu melalui kegiatan prioritas pencegahan lahirnya anak stunting. Mengoptimalkan peran pendamping keluarga yang sudah terbentuk 3.300 tim yang siap memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, pascamelahirkan, menyusui dan keluarga yang memiliki anak umur 0-5 tahun
“Penduduk Sumbar saat ini didominasi generasi muda yang baru berkeluarga dan akan berkeluarga sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas dengan membentuk keluarga sehat, produktif dan memiliki ketahanan,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Sementara Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sumbar Fatmawati mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 3.300 tim atau 9.900 orang. Setiap tim terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB.
Menurut dia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim pendamping keluarga tersebut meskipun tahun lalu dilakukan pelatihan secara daring pada tahun 2022 ini akan kita berikan pelatihan secara luring melalui biaya APBN. Dan untuk operasional TPK dialokasikan melalui DAK Bidang KB.
“Pada tahun 2022 ini juga kita sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting berjumlah 15 orang, 5 orang bertugas di provinsi dan 10 orang bertugas sebagai Technical Assistant di kabupaten dan kota Satgas ini melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan satu data stunting,” katanya.
Ia juga mengingatkan audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, penyebab risiko, menganalisis faktor risiko dan memberikan rekomendasi serta perbaikan.
“Tim Audit Kasus Stunting harus ada di setiap Kabupaten dan Kota dengan melibatkan Tim Pakar di antaranya Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi, Psikolog dan Ahli Gizi yang sudah disiapkan melalui dana APBD dan DAK bidang KB yang ada,” demikian Fatmawati. (rdr/ant)
