PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta penyaluran dana penanganan bencana hidrometeorologi melibatkan langsung pemerintah daerah guna mempercepat proses pemulihan.
“Kita harapkan anggaran pusat dikucurkan tidak hanya ke kementerian dan lembaga, tetapi juga ke provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Mahyeldi di Kota Padang, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi percepatan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada November 2025.
Menurut Mahyeldi, pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak akan mempercepat penanganan sekaligus menggerakkan kembali sektor perekonomian.
“Kalau anggaran hanya diserahkan kepada kementerian dan lembaga, dari pengalaman kita prosesnya cenderung lebih lambat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat berencana mengalokasikan dana sekitar Rp21,4 triliun untuk penanganan dampak bencana di Ranah Minang pada awal April 2026. Anggaran tersebut merujuk pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang telah diajukan.
“Insya Allah ada Rp21,4 triliun sesuai semangat Presiden bahwa penanganan bencana merupakan penanganan nasional,” kata Mahyeldi.
Ia berharap alokasi dana tersebut dapat mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Selain itu, pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) juga diharapkan menjadi stimulus bagi percepatan penanganan.
Pengembalian TKD tersebut merupakan arahan Menteri Dalam Negeri untuk membantu daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. (rdr/ant)
