PADANG, RADARSUMBAR.COM — Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Rachmad Wijaya mendesak Pemerintah Kota Padang lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul masih rendahnya realisasi sejumlah sumber pendapatan hingga pertengahan Agustus 2026.
Berdasarkan laporan harian realisasi PAD Kota Padang per 12 Agustus 2026, total PAD baru mencapai Rp569,58 miliar atau 55,60 persen dari target Rp1,024 triliun. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp454,83 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Rachmad mengatakan capaian tersebut harus menjadi perhatian serius Pemko Padang. Apalagi, waktu yang tersisa hingga akhir tahun semakin terbatas.
“PAD harus lebih digenjot lagi. Jangan sampai target yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak tercapai karena potensi pendapatan yang ada tidak dimaksimalkan,” kata Rachmad yang juga Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD melakukan evaluasi dan menyusun langkah percepatan.
Menurutnya, OPD tidak boleh hanya menunggu penerimaan masuk, tetapi harus aktif mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang menjadi kewenangannya.
Rachmad menyoroti capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menjadi OPD dengan realisasi PAD terendah. Hingga 12 Agustus, PUPR baru merealisasikan Rp3,24 miliar atau 27,06 persen dari target Rp11,96 miliar.
Dinas Perhubungan juga baru mencapai 30,01 persen, dengan realisasi Rp1,59 miliar dari target Rp5,30 miliar. Sementara Dinas Perdagangan mencapai 48,04 persen dan Dinas Perikanan dan Pangan 49,37 persen.
“OPD yang realisasinya masih rendah harus dievaluasi. Kita harus tahu apa kendalanya, apakah masalah pendataan, pemungutan, regulasi, atau memang potensi pendapatannya yang perlu dioptimalkan,” ujar Rachmad.
Di sisi lain, Rachmad mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja positif. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, telah merealisasikan Rp39,10 miliar atau 103,76 persen dari target Rp37,69 miliar.
Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat OPD lain berpuas diri. Pemko harus memastikan seluruh OPD bergerak mengejar target masing-masing.
Rachmad juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD penghasil PAD. Potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti.
“Komisi II akan mengawasi bagaimana upaya Pemko meningkatkan PAD ini. Kita ingin seluruh potensi pendapatan daerah benar-benar masuk ke kas daerah,” katanya.
Menurut Rachmad, peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Padang.
Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Waktu masih ada, tetapi tidak banyak. Karena itu harus ada langkah konkret dan terukur. PAD harus digenjot, potensi yang ada harus dimaksimalkan, dan target APBD 2026 harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD,” tegasnya. (rdr)
