JAKARTA, RADARSUMBAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) karena diduga terlibat penyimpangan yang berkaitan dengan uang hingga miliaran rupiah.
Pencopotan tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat tata kelola dan integritas birokrasi Kementan sekaligus menjaga kepercayaan publik. “Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa.”
“Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Amran usai melantik sejumlah pejabat eselon I dan eselon II Kementan serta pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Amran menjelaskan, 14 pejabat tersebut sementara dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta serta kejelasan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, pencopotan tersebut bukan merupakan hukuman akhir. Langkah itu dilakukan agar organisasi tetap berjalan dengan prinsip keadilan, profesionalisme dan sistem meritokrasi.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila pejabat yang diperiksa terbukti tidak melakukan pelanggaran, Amran memastikan mereka dapat dikembalikan ke posisi semula maupun diberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja.
“Ini kan baru dugaan. Tetapi karena dugaan, itu kami ingin organisasi ini berjalan, sehingga langsung kami tindaki,” tegasnya.
Amran juga mengungkapkan bahwa salah satu pejabat yang dicopot memiliki hubungan keluarga dekat dengannya. Namun, ia memastikan keputusan tersebut tetap dijalankan demi kepentingan negara. “Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepentingan pribadi maupun hubungan keluarga tidak boleh memengaruhi pengambilan keputusan dalam birokrasi. “Kalau tidak, kita sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” katanya.
Proses pemeriksaan oleh Itjen Kementan diberikan waktu maksimal tiga bulan. Amran berharap hasil pemeriksaan dapat segera diketahui secara objektif sehingga status para pejabat yang dinonaktifkan dapat ditentukan berdasarkan fakta.
Ia juga tidak menutup kemungkinan pencopotan pejabat kembali dilakukan apabila ditemukan indikasi baru dalam proses pemeriksaan. Amran menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengawasan internal yang lebih kuat dan mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Kementan.
Menurutnya, sistem harus menjadi panglima dalam organisasi. Setiap pejabat dan pegawai wajib bekerja berdasarkan aturan, tanggung jawab serta prinsip meritokrasi. Langkah tegas tersebut diharapkan dapat memperkuat birokrasi Kementan agar semakin profesional, bersih dan berintegritas dalam mendukung pembangunan sektor pangan nasional. (rdr/ant)
