PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menyiapkan 16 paket pekerjaan fisik untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Pekerjaan tersebut akan dibiayai melalui anggaran transfer ke daerah (TKD).
“Melalui dana TKD pada anggaran pergeseran, Dinas PUPR Kota Padang telah menyiapkan 16 paket pekerjaan fisik khusus irigasi. Dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan sehingga bisa segera dilelang,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Well Off Sanora, di Padang, Minggu.
Sejumlah jaringan irigasi yang akan diperbaiki meliputi saluran irigasi Sungkai, saluran sekunder Sungai Latung, irigasi Limau Manis, bangunan sadap Lubuk Langan, irigasi Koto Lalang, irigasi Beringin, serta saluran irigasi Lolo Kecil.
Menurut Sanora, upaya pemulihan tersebut akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat.
Ia mengatakan Dinas PUPR terus mempercepat pemulihan infrastruktur irigasi yang terdampak banjir bandang. Langkah tersebut diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat kekurangan pasokan air dapat kembali teraliri secara normal.
“Gerak cepat ini menjadi fokus utama pemerintah dalam menyikapi keluhan petani,” ujarnya.
Selain menyiapkan paket pekerjaan fisik, pemerintah daerah juga melakukan penanganan darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pekerjaan di lapangan mulai dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani.
“Tujuan kami agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berlangsung,” katanya.
Sanora menjelaskan intervensi cepat melalui kegiatan pemeliharaan difokuskan pada sentra-sentra pertanian yang terdampak parah sehingga lahan sawah dapat segera kembali digarap masyarakat.
Wilayah yang terdampak antara lain Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, serta sejumlah kawasan lain yang terkena banjir bandang pada akhir November 2025.
“Untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sudah berjalan. Pekerjaan fisik juga mulai kami laksanakan sejak DPA pergeseran ditandatangani,” ujar Sanora. (rdr/ant)
