SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – 25 Februari 2023 nanti tepat satu tahun peristiwa gempa bermagnitudo 6,1 meluluhlantakkan bangunan di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pinaga Kecamatan Pasaman dan sebagian di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar.
Dari tiga kecamatan itu, dampak yang paling parah dirasakan di Nagari Kajai Kecamatan Talamau. Tercatat, tak kurang 13 orang warga di daerah itu meninggal dunia. Sebanyak 1.111 unit rumah rusak berat, 1.171 unit rumah rusak sedang dan 2.172 unit rumah rusak ringan.
Akibat gempa juga merusak 131 fasilitas pendidikan 97 rusak sedang, 17 rusak ringan dan 17 rusak berat 17. Fasilitas kesehatan 17 unit dengan rusak sedang 8 unit, rusak sedang 4 unit dan rusak berat 5 unit.
Kemudian kerusakan fasilitas ibadah 50 unit dengan rusak sedang 19, rusak sedang 9 dan rusak berat 22 unit.
Infrastruktur 35 dengan rusak ringan 5, rusak sedang 8 dan rusak berat 22 unit serta fasilitas pemerintah 64 dengan rusak ringan 48, rusak sedang 14 dan rusak berat 2 unit serta berdampak terhadap 400 lebih pelaku UMKM
Dampak yang besar akibat gempa yang terjadi Jumat 25 Februari 2022 pukul 08.39 WIB menjelang satu tahun ini masih sangat terasa.
Derita korban gempa belum pulih, mereka masih meringis rumahnya belum bisa diperbaiki. Sementara bulan puasa dan lebaran 2023 tidak berapa lama lagi. Mereka masih menempati rumah hunian yang mulai rapuh.
Korban gempa atau penyintas pada umumnya belum memperbaiki rumah mereka yang roboh. Ada yang telah memperbaiki rumah mereka dengan metode reimburse, swadaya atau menggunakan aplikator namun anggarannya masih banyak yang belum bisa dicairkan oleh pemerintah.
Belum lagi ratusan korban gempa tidak masuk dalam data awal yang di SK-kan. Padahal rumah mereka jelas-jelas ambruk mengakibatkan banyak dari mereka masih tinggal di hunian sementara.
Masih Tinggal Dihunian Sementara
Daerah yang terparah terdampak gempa di Pasaman Barat adalah di Nagari Kajai Kecamatan Talamau. “Benar, dari sekian daerah terdampak gempa, Nagari Kajai merupakan daerah terparah terdampak gempa,” kata Pj Wali Nagari Kajai, Damris.
Dari data yang ada khusus Nagari Kajai total rusak berat mencapai 914 unit rumah. Sampai saat ini yang baru selesai dibangun 190 unit rumah atau 21 persen dengan sistem pembangunan menggunakan metode domus, reimburse dan rumbako. Sedangkan pengerjaan swakelola mandiri belum ada.
Sedangkan sebanyak 724 rumah atau 79 persen belum dibangun. 16 persen dari 724 unit rumah itu belum dikerjakan dan pemilik rumahnya masih tinggal di hunian sementara.
Itupun baru jumlah kerusakan berat belum lagi rusak ringan dan rusak sedang. Sementara itu di daerah lain seperti Pinaga Kecamatan Pasaman dan Talamau juga masih banyak belum dibangun dan korban masih tinggal di hunian sementara.
Seperti halnya dengan Af (37), warga Bateh Pulai Pinaga Kecamatan Pasaman. Ia sampai saat ini masih tinggal di hunian sementara yang dibantu oleh donatur atau pihak ketiga.
Dia merasa sedih dengan kondisinya saat ini. Pendataan dari pemerintah sudah sering, namun yang namanya bantuan perbaikan rumah tidak kunjung ada.
Dengan kondisi itu ia hanya bisa berharap pemerintah dapat cepat merealisasikan bantuan perbaikan rumah mereka atas nama Syahrial.
Begitu juga dengan warga lainnya Syahmimal (63) yang belum dapat bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah yang rusak akibat gempa.
Korban Gempa Masih Banyak Belum Terdata
Selain belum tuntasnya pengerjaan rumah rusak berat yang telah di SK-kan oleh pemerintah ternyata masih banyak rumah warga yang ambruk belum masuk pendataan.
Untuk di Nagari Kajai dari data yang ada ada sekitar 230 rumah warga tidak terdata atau tercecer. 156 unit diantaranya mengalami rusak berat.
“Data susan ini telah kami sampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Pasaman Barat dan warga sangat berharap segera di SK-kan,” kata Pj Wali Nagari Kajai Damris.
Warga Kajai lainnya Idenfi Susanto juga mengatakan hal yang sama. Rumah orang tuanya jelas-jelas mengalami kerusakan akibat gempa namun ternyata tidak masuk dalam daftar rumah yang di SK-kan.
“Saya heran mengapa sudah hampir satu tahun terjadi gempa, data tidak kunjung selesai. Kami berharap pendataan ini bisa cepat final sehingga rumah warga bisa kembali dibangun,” katanya.
Menyikapi hal itu BPBD Pasaman Barat mengatakan untuk data susulan baru sedang berproses dan masih tahap pendataan verifikasi dan validasi ulang.
Jajaran BPBD melalui tim teknis dan tim percepatan sedang melakukan verifikasi agar data susulan itu cepat di SK-kan.
“Tentu data susulan itu akan diverifikasi terlebih dahulu baru nanti kita SK-kan. BNPB sendiri memberikan peluang untuk menampung data susulan,” kata Kalaksa BPBD Pasaman Barat, Azhar.
Verifikasi Data Lapangan Masih Berjalan
Terkait data kerusakan berat yang sudah di SK-kan oleh Bupati Pasaman Barat sudah melalui proses verifikasi data dari BNPB l Pusat.
Dari data rumah rusak berat yang di SK- kan Bupati sebanyak 1.111 unit rumah. Dalam pelaksanaan pembangunannya harus diverifikasi lapangan lagi oleh BNPB sebelum dibangun kembali.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Beppelitbangda) Harlina Syahputri dari data tersebut ternyata ditemukan beberapa yang tidak masuk dalam penilaian rumah rusak berat oleh tim teknis BNPB sehingga harus turun status ke rumah rusak sedang.
“Namun masyarakat ada yang tidak mau menerima hal ini dan memaksakan bahwa data 1.111 itu harus tetap masuk kriteria rumah rusak berat tanpa perlu diverifikasi kembali. Disinilah munculnya polemik tersebut, ” katanya.