Di tengah carut-marut eskalasi global yang kian tak menentu, fokus kita sering kali teralihkan pada kebijakan di tingkat pusat. Namun, jika kita menilik lebih dalam ke akar rumput di Sumatera Barat, khususnya di Pesisir Selatan, ada satu sosok yang memegang peranan krusial namun sering luput dari sorotan strategis: Wali Nagari.
Oleh: Hendro Hardianto – Petani Milenial Pessel
Di tahun 2026 ini, jabatan Wali Nagari bukan lagi sekadar simbol pelestari adat, melainkan manajer krisis yang menjadi penentu nasib ketahanan pangan masyarakat di tingkat tapak. Apalagi, Pesisir Selatan kini tengah bersiap menghadapi momentum Pilwana (Pemilihan Wali Nagari) serentak.
Ini bukan sekadar ajang perebutan kursi kekuasaan di tingkat Nagari, melainkan ujian bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang paling mampu menjaga marwah nagari sekaligus menyelamatkan ekonomi warga. Pilwana di Pessel tahun ini harus menjadi ajang adu gagasan, bukan sekadar adu popularitas atau politik uang.
Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik global yang jauh di sana telah membawa efek domino hingga ke pasar-pasar tradisional di Barung-Barung Belantai hingga Tapan.
Harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat krisis energi dunia adalah musuh nyata yang dihadapi warga setiap hari. Di sinilah letak krusialnya Pilwana Pessel 2026.
Rakyat tidak lagi butuh pemimpin yang hanya pandai bersilat lidah dalam retorika adat, tapi butuh sosok yang mampu mengelola potensi nagari untuk menyelamatkan ekonomi Warganya.
Visi tentang kemandirian bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Seorang Wali Nagari terpilih nantinya harus berani memutar otak agar Dana Desa benar-benar menyentuh sektor produktif.
Apakah itu optimalisasi lahan pertanian, penguatan UMKM lokal melalui digitalisasi, atau pembangunan lumbung pangan nagari. Marwah adat akan terjaga justru ketika pemimpinnya mampu memberikan solusi konkret saat masyarakatnya merasa kesulitan memenuhi kebutuhan harian.
Kedaulatan sebuah bangsa sejatinya dimulai dari ketangguhan nagari-nagarinya. Pilwana Pessel 2026 bukan sekadar rutinitas demokrasi 8 tahunan, melainkan ajang pencarian “nakhoda” yang mampu membawa kapal nagari melewati ombak krisis ekonomi.
Pilihan masyarakat di bilik suara nanti akan menentukan: apakah nagari kita hanya akan jadi penonton sejarah, atau menjadi benteng yang kokoh bagi kesejahteraan warganya sendiri. (**)
