PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra dan Dapil Sumbar 1, Andre Rosiade, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) yang dinilai lamban mengeksekusi berbagai program bantuan pusat, meski anggaran dalam jumlah besar telah ditransfer ke daerah.
Andre mengungkapkan, kritik tersebut muncul setelah adanya penyampaian langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait lambannya realisasi program di Sumbar usai kunjungan kerja ke daerah tersebut. Bahkan, menurut Andre, kekecewaan itu bukan pertama kali terjadi, karena pola serupa juga terlihat saat penanganan dampak bencana lahar dingin pada 2024 lalu.
“Setelah kunjungan ke Sumbar, Pak Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan kekecewaan karena kinerja Pemda Sumbar yang lambat, padahal anggaran ratusan miliar sudah ditransfer. Ini bukan kejadian pertama,” tegas Andre dalam pernyataan resminya, Jumat (16/4/2026) yang viral di berbagai media.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menilai, keterlambatan eksekusi program pemerintah daerah berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Andre mencontohkan pengalaman sebelumnya saat penanganan bencana lahar dingin di Agam dan Tanah Datar, di mana pemerintah pusat akhirnya harus turun langsung mengawal pelaksanaan bantuan agar berjalan efektif.
“Lambannya penanganan saat itu membuat saya harus meminta Menteri menurunkan pejabat pusat untuk mengawal langsung eksekusi bantuan di lapangan,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Politisi asal Sumbar itu juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada aktivitas seremonial dan pencitraan, sementara realisasi program strategis berjalan lambat. Andre menegaskan, bantuan dari pemerintah pusat untuk Sumbar selama ini tergolong besar dan harus direspons dengan kerja cepat serta terukur.
“Bantuan pusat sudah banyak. Jangan sibuk pencitraan saja, tapi lambat mengeksekusi. Masyarakat yang dirugikan,” ujar Andre.
Meski kritik disampaikan secara terbuka, Andre menegaskan sikapnya dilandasi kepedulian terhadap kampung halaman, bukan kepentingan politik praktis. Andre menepis anggapan bahwa kritik tersebut berkaitan dengan agenda politik tertentu di Sumbar.
“Kritik ini saya sampaikan karena saya sayang dengan Sumbar. Bukan karena ingin jadi Gubernur atau ingin memojokkan pihak tertentu. Saatnya kita bekerja keras membangun Sumbar,” tegasnya.
Andre berharap ke depan Pemprov Sumbar dapat mempercepat pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran pusat, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama di sektor pertanian, infrastruktur, dan pemulihan pascabencana. Ia menilai percepatan eksekusi menjadi kunci agar peluang pembangunan dari pemerintah pusat tidak terbuang percuma.
Sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman menyalurkan teguran tegas kepada jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumbar pada hari Selasa, 14 April 2026. Peringatan keras ini dikeluarkan menyusul pengamatan langsung terhadap lambannya proses rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana alam.
Keterlambatan pemulihan sektor pertanian di Sumbar menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terlebih setelah dana bantuan yang dialokasikan telah siap cair sejak awal tahun. Mentan Amran menyoroti bahwa implementasi di lapangan belum menunjukkan kemajuan yang optimal sesuai harapan. (rdr)
