JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut sekitar 80 persen kebutuhan kelapa Malaysia masih dipenuhi dari Indonesia. Tingginya ketergantungan tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa nasional dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Agus Rosyid, mengatakan Malaysia bahkan pernah meminta pemerintah Indonesia tidak membatasi ekspor kelapa ketika negara itu mengalami kekurangan bahan baku.
“Malaysia itu hampir 80 persen kebutuhan kelapanya dipenuhi dari Indonesia. Bahkan, dua tahun lalu ketika mereka mengalami kekurangan bahan baku, mereka datang ke kementerian meminta agar tidak ada larangan ekspor kelapa karena khawatir kebutuhan industrinya tidak terpenuhi,” ujar Agus dalam diskusi pengembangan hilirisasi kelapa di Jakarta, Rabu.
Menurut Agus, tingginya permintaan dari pasar regional maupun global menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk olahan kelapa bernilai tambah, seperti santan, coconut milk, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), hingga berbagai produk turunannya.
Karena itu, pemerintah mendorong agar ekspor tidak lagi didominasi kelapa mentah, melainkan produk olahan sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.
Berdasarkan data International Coconut Community (ICC) dan Kementan, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia pada 2023, dengan produksi mencapai 2,87 juta ton setara kopra dari luas perkebunan sekitar 3,34 juta hektare, atau sekitar 24 persen produksi kelapa dunia.
Sebagian besar perkebunan kelapa di Indonesia merupakan perkebunan rakyat. Sekitar 98 persen kebun dikelola oleh sekitar 5,5 juta petani, dengan luas tanaman menghasilkan mencapai 2,55 juta hektare atau sekitar 76,5 persen dari total areal perkebunan.
Agus menambahkan, potensi nilai tambah industri kelapa masih sangat besar. Seluruh bagian tanaman, mulai dari sabut, tempurung, daging, hingga air kelapa, dapat diolah menjadi berbagai produk dengan potensi nilai tambah mencapai 6,55 miliar dolar AS.
Meski demikian, Kementan mencatat luas areal dan produksi kelapa nasional terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, serangan hama, serta harga kelapa yang kurang stabil di tingkat petani.
“Ketika harga kelapa rendah dalam waktu yang lama, petani akhirnya melirik komoditas lain yang dianggap lebih menjanjikan, seperti sawit, karena harganya lebih stabil,” kata Agus.
Selain itu, produktivitas kelapa nasional masih relatif rendah, yakni sekitar 1,1 ton per hektare, padahal potensinya dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare.
Untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut, pemerintah menyiapkan program hilirisasi kelapa seluas 151.554 hektare pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp427 miliar. Program itu akan dilaksanakan di 28 provinsi melalui penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas, pengembangan kawasan, serta penguatan rantai pasok.
Kementan menargetkan program tersebut mampu meningkatkan nilai tambah industri kelapa sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. (rdr/ant)
