JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang memformulasikan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan biosolar, agar penyalurannya tepat sasaran.
“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” ucap Bahlil saat ditemui seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Bahlil berulang kali mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan pertalite maupun biosolar karena BBM bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Terkait antrean panjang BBM di Makassar, Sulawesi Selatan, Bahlil mengatakan stok BBM secara nasional masih berada pada batas minimal, yakni untuk kebutuhan 18-20 hari. Dengan demikian, ia menegaskan tidak terjadi kelangkaan BBM.
Menurut Bahlil, antrean yang terjadi di Sulawesi Selatan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu.
“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan rencana pengendalian pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data agar penerapannya tidak salah sasaran.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil masyarakat tersebut.
Bahlil berharap ketepatan data pembagian desil dapat mendukung upaya pemerintah memastikan penyaluran pertalite tepat sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.
Merespons rencana tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya siap mendukung pembatasan BBM bersubsidi, seperti pertalite dan biosolar, bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10.
Hingga saat ini, Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah terkait pembatasan penyaluran pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.
Ia menegaskan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. (rdr/ant)
