JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kelangkaan beras premium di sejumlah ritel, meski pemerintah menyebut stok beras nasional dalam kondisi melimpah. Ia menduga ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memainkan pasokan dan harga.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran di Jakarta, Selasa (22/9/2026), saat merespons kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan laporan kelangkaan beras premium di sejumlah jaringan ritel.
“Gimana sih langka beras? Memangnya tidak ada beras?” kata Amran.
Menurutnya, kondisi di pasar tradisional justru menunjukkan harga beras cenderung lebih rendah. Karena itu, ia meminta kelangkaan beras premium di ritel ditelusuri agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memainkan pasokan maupun harga.
“Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama,” ujarnya.
Amran kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan praktik curang dalam tata niaga beras yang sebelumnya ditemukan pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi.
Ia menyebut praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dalam jumlah besar.
“Lah, sebut saja besar-besar di media. Ada mafia yang membuat persoalan ini menjadi ribut. Tahu tidak, Rp89 triliun itu diambil dari hak rakyat. Itu penipuan, karena yang diambil adalah hak rakyat. Benar, kan?” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengungkap temuan terhadap sejumlah merek beras fortifikasi yang disebut tidak memenuhi standar kandungan sebagaimana tercantum pada label. Pemerintah memperkirakan potensi kerugian konsumen dari kasus tersebut mencapai Rp89 triliun.
Amran juga mencontohkan adanya perbedaan harga yang sangat besar antara harga yang menurut perhitungannya semestinya dengan harga jual produk tertentu.
“Bayangkan, harganya Rp13.000, dijual Rp57.000. Adil tidak itu?” ujarnya.
Untuk itu, Amran memastikan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah, mulai dari moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.
“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Amran menegaskan melimpahnya stok beras nasional semestinya menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat. Karena itu, kelangkaan di tingkat ritel tidak boleh dijadikan alasan untuk memainkan harga maupun pasokan.
“Enggak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” tegas Amran.
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan akan memperkuat pasokan beras premium di jaringan ritel melalui Perum Bulog. Amran menyebut penyaluran beras ke ritel dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat jika diperlukan untuk memastikan ketersediaan bagi masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola perdagangan beras, memastikan distribusi berjalan, serta menindak praktik yang terbukti merugikan masyarakat.
“Tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” tegas Amran. (rdr/ant)
