JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memprioritaskan transformasi industri hijau berbasis energi surya dengan target kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekitar 100 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, prioritas kami juga mencakup energi hijau, khususnya transformasi menuju industri berbasis tenaga surya, dengan target kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mendukung target 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
Sementara itu, pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target kapasitas 17,1 GW.
Airlangga mengatakan salah satu prioritas pemerintah pada tahun ini adalah program dedieselisasi atau penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit berbasis energi terbarukan.
“Menurut saya, prioritas tahun ini adalah program dedieselisasi (penggantian pembangkit listrik tenaga diesel), yaitu mengubah sistem pembangkit listrik di pulau-pulau kecil dari tenaga diesel ke tenaga surya. Ini adalah kebutuhan nyata bagi Indonesia,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Airlangga mengatakan Indonesia membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat seperti Jerman.
“Hal ini berarti dibutuhkan banyak teknologi serta barang modal, dan peluang ini terbuka bagi partisipasi Jerman, mengingat transformasi ini baru saja diumumkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu,” katanya.
Airlangga menambahkan Jerman juga merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Melalui JETP, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan internasional sebesar 21,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp356-359 triliun untuk mendukung transisi energi bersih dan dekarbonisasi.
“Indonesia memiliki alokasi dana sekitar 21 miliar dolar AS lebih, namun perkembangannya agak lambat. Sejauh ini baru sekitar 4 miliar dolar AS yang telah dimanfaatkan. Jadi, kita perlu bergerak lebih cepat,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan mengatakan kerja sama energi terbarukan sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
“Salah satu bidang yang memungkinkan hal ini adalah energi terbarukan, di mana perusahaan-perusahaan Jerman membawa serta pengalaman dan teknologi yang luas,” kata Radovan.
Ia mengatakan sejumlah proyek juga telah melibatkan kolaborasi antara kalangan akademisi, sektor publik, dan sektor swasta.
“Jadi, saya rasa ini adalah langkah yang tepat untuk bersama-sama mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan demi masa depan,” imbuhnya. (rdr/ant)
