JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia meluncurkan Konsorsium 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan terbaik sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah ini penting mengingat sekitar 84 juta anak Indonesia diproyeksikan menjadi tulang punggung bangsa saat Indonesia mencapai usia satu abad pada 2045.
“Target saya, dari 4.000 kematian ibu per tahun harus turun di bawah 400. Dari 30.000 kematian bayi per tahun, harus turun di bawah 3.000. Begitu pula angka stunting, harus ditekan di bawah 7 persen,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya intervensi yang spesifik dan berbasis data. Fokus utama diarahkan pada pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, serta gangguan pernapasan dan infeksi pada bayi baru lahir seperti sepsis.
Sebagai langkah konkret, Kemenkes mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal delapan kali serta mendistribusikan 10.000 alat USG ke seluruh puskesmas untuk mendukung deteksi dini risiko kehamilan.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memproduksi suplemen multivitamin dan mineral (Multiple Micronutrient Supplements/MMS) di dalam negeri guna meningkatkan asupan gizi ibu hamil.
Program penguatan layanan ini telah diuji coba di sembilan rumah sakit daerah dan 36 puskesmas di wilayah Bogor, Bandung, dan Garut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyebut Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penanganan stunting, dengan peningkatan capaian indikator kesehatan dari tiga poin pada 2024 menjadi delapan poin pada 2025.
“Fokus pemerintah adalah memastikan bayi tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh optimal melalui pemantauan gizi dan stimulasi yang tepat,” kata Endang.
Konsorsium 1.000 HPK dibentuk untuk menyinergikan peran pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih program melalui empat kelompok kerja yang memantau fase prakehamilan hingga anak berusia dua tahun. (rdr/ant)
