PADANG, RADARSUMBAR.COM – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran, menggelar pertemuan bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan kalangan pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi terkait ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.
Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang Raju Minropa, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Ferri Erviyan Rinaldi dan sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar.
Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh atau pekerja. Ia menilai momentum May Day merupakan momen strategis untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegasnya.
Fadly Amran menambahkan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan (Progul), serta konsep Smart City yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.”
“Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ungkap Fadly Amran.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, serta pengawasan pelaksanaan upah minimum, dan perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online (Ojol).
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” imbuhnya. (rdr)
