JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.
Sejalan dengan penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta orang pada September 2025 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh Edy Mahmud mengatakan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari menurunnya proporsi maupun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 atau turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
Menurut Edy, garis kemiskinan perlu dipahami dalam konteks rumah tangga karena sebagian besar pengeluaran masyarakat dilakukan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, listrik, dan konsumsi pangan.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada Maret 2026 mencapai Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan.
Besaran garis kemiskinan tersebut berbeda antarprovinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.
Dari sisi wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen.
Meski demikian, kedua wilayah tersebut sama-sama mengalami penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan September 2025.
BPS juga mencatat adanya perbedaan perkembangan kedalaman dan keparahan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin semakin merata.
Sementara itu, kedua indeks tersebut meningkat di perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan serta kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin masih mengalami peningkatan.
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam tercatat di Pulau Jawa sebesar 0,21 poin persentase.
Namun, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Sebaliknya, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yaitu sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin Indonesia.
Data tersebut menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan masih membutuhkan pendekatan berbeda di setiap wilayah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat harga, serta karakteristik sosial masyarakat setempat. (rdr)
