JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun.
“Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp134,2 triliun selama delapan bulan pelaksanaan APBN 2026,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Adapun jumlah penerima manfaat MBG pada Agustus 2026 mencapai 57 juta orang yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan mendukung reformasi yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program MBG. Kementerian Keuangan juga terus berkoordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program tersebut.
“Kami melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Suahasil.
Sejumlah kebijakan reformasi BGN yang disoroti Kementerian Keuangan antara lain kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk meningkatkan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
SPPG yang tidak memiliki SLHS juga ditutup, dengan tetap memastikan layanan MBG bagi para penerima manfaat.
Selain itu, BGN melakukan penataan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). SPPG di wilayah 3T dengan tingkat stunting tinggi diprioritaskan untuk kelompok santri serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Reformasi lainnya berupa pengalihan target penerima manfaat dari SPPG ke BGN sehingga distribusi program MBG diharapkan menjadi lebih optimal.
“Kami menyambut baik reformasi di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran. Uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan,” ujar Suahasil.
Sebelumnya, BGN menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima program MBG dan mengalihkannya kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan 1.653 satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing untuk memastikan program MBG semakin tepat sasaran. (rdr/ant)
