JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Indonesia menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendesak diwujudkan di tengah dinamika dunia abad ke-21 yang kian kompleks. Reformasi diperlukan untuk menciptakan sistem multilateral yang lebih representatif, tangguh, dan mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat global.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan, meskipun peran PBB sebagai institusi yang menyatukan bangsa-bangsa tetap tak tergantikan, kepercayaan terhadap organisasi tersebut harus diiringi keberanian untuk bertransformasi.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat membacakan Pernyataan Nasional Indonesia dalam sesi debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Menurut Sugiono, PBB memberikan ruang bagi negara-negara untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan tanpa harus menempuh jalan kekerasan dan konflik. PBB juga menyediakan aturan bersama memang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Namun, besarnya krisis global dan kondisi kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini menuntut langkah ulang sistem keuangan dunia sangat krusial agar mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Reformasi tersebut juga din di tengah perbedaan kepentingan antarnegara.
Sugiono menilai, respons yang tepat untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam sistem multilateral saat ini bukan dengan meninggalkannya, melainkan dengan memperkuat dan membenahinya.
Ia menyampaikan, reformasi PBB memang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Namun, besarnya krisis global dan kondisi kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini menuntut langkah nyata dan segera.
“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi, Minggu (27/9/2026).
Indonesia Dorong Reformasi Sistem Keuangan Internasional
Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa pembenahan sistem multilateral tidak boleh berhenti pada reformasi PBB. Upaya tersebut juga perlu mencakup arsitektur keuangan internasional.
Menurut Sugiono, penataan ulang sistem keuangan dunia sangat krusial agar mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Reformasi tersebut juga dinilai penting untuk memperluas ruang bagi negara berkembang dalam menentukan prioritas pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional. (rdr)
