JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemulihan difokuskan pada pengembalian fungsi rumah sakit (RS) dan puskesmas agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pasien dalam beberapa hari ke depan.
Kemenkes telah mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC), mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team (EMT), serta menyiapkan RS lapangan dan dukungan logistik kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah utama saat ini adalah memastikan seluruh RS di kabupaten/kota terdampak dapat kembali berfungsi, terutama untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien.
“Dalam waktu paling lama ditargetkan satu minggu, seluruh RSUD terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar. Pemulihan difokuskan pada layanan yang bersifat esensial, khususnya operasi trauma, layanan ibu dan anak, serta hemodialisa,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus 2026, gempa berdampak pada delapan kabupaten/kota di NTT, yakni Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
Budi mengatakan dua fasilitas kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih saat ini adalah RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. Untuk memperkuat pelayanan di kedua lokasi tersebut, RS lapangan yang dilengkapi fasilitas operasi dan EMT telah dikerahkan pada 16 Agustus 2026.
“Info sementara lokasi terparah di RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. RS Lapangan lengkap dengan fasilitas operasi, serta Emergency Medical Team yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan emergensi sudah bergerak ke dua lokasi tersebut hari ini,” katanya.
Khusus RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan berat, Kemenkes akan mengirimkan satu set RS Mobil pada Senin (17/8/2026). Fasilitas tersebut dilengkapi ruang operasi untuk memastikan pelayanan medis dasar dan penanganan kegawatdaruratan tetap berjalan selama proses pemulihan.
Untuk mendukung sistem rujukan, RSUD Borong dan RSUD Komodo juga disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut.
RSUD Borong sebelumnya menjadi bagian dari program Quick Win dengan target waktu rujukan dua jam, sedangkan RSUD Komodo memiliki target waktu rujukan empat jam.
190 Puskesmas Terdampak
Selain rumah sakit, Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas yang mengalami kerusakan dapat kembali beroperasi setidaknya untuk memberikan pelayanan dasar dalam waktu dua minggu.
Layanan yang diprioritaskan mencakup pelayanan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi agar kebutuhan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Kemenkes telah mengaktifkan HEOC di sembilan titik, terdiri atas satu HEOC tingkat pusat/provinsi dan delapan HEOC tingkat kabupaten/kota terdampak.
Kemenkes juga mengirimkan dua Tim Manajemen Krisis Kesehatan ke Kabupaten Sikka dan Ende serta dua tim EMT untuk memperkuat pelayanan medis di lokasi terdampak.
Dari sisi dukungan logistik, pada 16 Agustus 2026 Kemenkes mendistribusikan delapan paket obat-obatan dasar, lima paket Emergency Kit, 1.000 sarung tangan steril, 20.000 sarung tangan nonsteril, 20.000 masker bedah, 10 unit oksigen konsentrator, dan dua unit tenda pos kesehatan.
Sebanyak delapan tenda tambahan juga disiagakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan.
Berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus 2026, dari 21 RS yang terdampak, sebanyak 16 rumah sakit masih beroperasi penuh, empat beroperasi sebagian, dan satu RS belum beroperasi.
Dari sisi kerusakan, tiga RS mengalami rusak berat, enam rusak ringan, sedangkan 12 RS tidak mengalami kerusakan struktur.
Sementara itu, dari 190 puskesmas terdampak, sebanyak 122 masih beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum dapat beroperasi.
Kerusakan fisik tercatat pada 20 puskesmas rusak berat, 37 rusak sedang, dan 11 rusak ringan. Sebanyak 116 puskesmas tidak mengalami kerusakan.
Kemenkes terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, BNPB, dan Basarnas untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana pendukung lainnya.
Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan sekaligus memulihkan kapasitas fasilitas kesehatan untuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pelayanan dalam beberapa hari ke depan. (rdr)
