JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Triwulan I 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menegaskan APBN terus berperan menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 10,5 persen secara tahunan,” kata Menkeu dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 14,3 persen (yoy). Sementara penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau tumbuh kuat 20,7 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan digitalisasi administrasi perpajakan.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, meski mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, dengan kontraksi 3 persen (yoy). Namun tanpa dividen BUMN, PNBP justru tumbuh 7 persen (yoy).
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target APBN, tumbuh signifikan 31,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target, mencerminkan percepatan program prioritas nasional, perlindungan sosial, serta belanja kementerian/lembaga.
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN untuk memperkuat layanan publik dan pembangunan daerah.
Pemerintah juga mencatat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp55,3 triliun hingga Maret 2026 dengan 61,8 juta penerima manfaat.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB, yang dinilai masih terjaga dan sesuai desain APBN 2026.
“Pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel,” ujar Menkeu.
Dari sisi ekonomi makro, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen (yoy) pada Triwulan I 2026, ditopang permintaan domestik dan sektor produktif.
Inflasi juga tetap terkendali di level 3,48 persen dan turun menjadi 2,42 persen pada April 2026.
Di sektor keuangan, stabilitas pasar tetap terjaga dengan aliran dana asing (net inflow) Rp13,4 triliun di pasar SBN pada April 2026 serta penurunan yield SBN.
Menkeu menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia masih kuat dengan dukungan surplus neraca perdagangan, kinerja ekspor yang solid, serta peningkatan impor bahan baku dan barang modal yang mencerminkan aktivitas produksi dan investasi.
“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, APBN 2026 akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya. (rdr)
