JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung proses penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan berkeadilan, termasuk dalam penanganan berbagai perkara dugaan korupsi.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (10/7), Djamari mengatakan pemerintah terus memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Menurutnya, sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.
Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya, kata dia, memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil sekaligus memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara.
“Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman.”
“Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ujar Djamari.
Ia menambahkan setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang sehingga sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar tujuan bersama dapat dicapai secara lebih efektif.
Djamari juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun narasi yang tidak didasarkan pada fakta.
Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, serta menghambat proses penegakan hukum.
“Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi.
Pemerintah, lanjutnya, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Menanggapi meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, Djamari mengajak masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara bijaksana dan proporsional.
Ia menilai banyaknya kasus yang berhasil diungkap bukan berarti praktik korupsi semakin meningkat, melainkan menunjukkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan pembenahan, penindakan, dan pembersihan terhadap tindak pidana korupsi.
“Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.”
“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif terhadap setiap perkembangan perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. (rdr)
