JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penambahan kekuatan TNI, salah satunya melalui pembentukan batalyon-batalyon baru, ditujukan untuk menjaga kekayaan negara sekaligus mencegah praktik ilegal seperti pembalakan liar dan pertambangan ilegal.
Prabowo mengatakan idealnya setiap kabupaten memiliki satu batalyon untuk mendukung pengawasan wilayah. Namun, kekuatan TNI saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota karena masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
“Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging (pembalakan liar, red.), illegal mining (tambang ilegal, red.), kebun-kebun liar,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pekan sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden mencontohkan minimnya pengawasan di sejumlah daerah dapat menyebabkan praktik ilegal berlangsung. Ia menyebut adanya perkebunan kelapa sawit yang ditemukan beroperasi di kawasan hutan lindung.
Menurut Prabowo, pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar praktik serupa tidak terjadi di wilayah lain tanpa adanya penindakan.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil. Kabupaten itu besar,” ujar Prabowo.
Anggaran Pertahanan
Terkait konsekuensi anggaran dari pembentukan batalyon-batalyon baru, Prabowo mengatakan belanja pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP (PDB, red.) kita,” kata Presiden.
Ia mengatakan belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir berada di kisaran 0,9 persen dari PDB.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk belanja pertahanan.
“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam (pertahanan dan keamanan, red.) yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” kata Prabowo. (rdr/ant)
