JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan program kompor listrik masih berada pada tahap uji coba untuk mengukur efisiensi, konsumsi listrik, serta skema implementasi sebelum diputuskan menjadi program pemerintah.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pengujian dilakukan bersama PT PLN (Persero), perguruan tinggi, dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP).
“Ini baru dites. Kita baru tes (kompor listrik) di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, bersama universitas seperti UGM dan ITB,” kata Eniya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai jenis kompor listrik beserta tingkat efisiensinya.
“Jadi tes itu sedang kita lakukan sekarang. Perbedaan berbagai kompor listrik, terus nanti efisiensinya berapa,” ujarnya.
Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar untuk menghitung konsumsi listrik bulanan, biaya penggunaan, serta menyusun konsep pelaksanaan program sebelum dibahas bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Berdasarkan itu nanti kita hitung konsumsi per bulan, kira-kira berapa biayanya, lalu bagaimana konsepnya. Itu nanti kami bahas dulu dengan Pak Menteri,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan kompor listrik untuk rumah tangga pelanggan listrik berdaya di bawah 900 volt ampere (VA) sebagai bagian dari rencana konversi penggunaan LPG ke listrik.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Wacana konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik sebelumnya juga sempat muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program tersebut dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, usulan transisi kembali mengemuka setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah mempercepat penggunaan kompor listrik. Menurutnya, biaya transisi dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi impor LPG yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. (rdr/ant)
