JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membahas pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, dengan membatasi pembelian oleh masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa, setelah menerima kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Purbaya mengatakan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya dapat diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pengendalian subsidi BBM tersebut masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu tidak lama setelah seluruh sistem siap.
“Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya,” ujarnya.
Purbaya mengatakan pengendalian subsidi juga diperlukan karena harga minyak dunia masih bergejolak. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan secara tepat untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman hingga akhir tahun.
Selain membahas pengendalian subsidi BBM, Purbaya dan Bahlil membahas APBN, mengingat Kementerian ESDM menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau (Kementerian ESDM) memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kita diskusi di situ. Kita juga mesti waspada terus dan menjaga serta memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil menemui Purbaya untuk membahas penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
“Tadi kita membahas juga pola subsidi (BBM) agar tepat sasaran,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, penyaluran subsidi produk minyak dan gas selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong mampu masih dapat menikmati BBM bersubsidi.
Karena itu, Bahlil mengatakan pertemuan dengan Purbaya dilakukan untuk mencari sistem penyaluran BBM dan produk gas yang lebih tepat sasaran, mengingat pemerintah mengalokasikan anggaran hingga ratusan triliun rupiah untuk subsidi energi. (rdr/ant)
