JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mendorong pemerataan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia.
Airlangga menyebut berdasarkan pemadanan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terdapat sekitar 74 juta penduduk yang belum memiliki rekening.
Ia menambahkan, apabila pemerintah memberikan dana sebesar Rp50 ribu per akun, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp3,8 triliun.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.
Airlangga mengatakan inisiatif tersebut akan kembali dibahas bersama Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong masyarakat aktif bertransaksi melalui rekening perbankan.
“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” ujarnya.
Digital ID untuk perbankan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Dukcapil untuk mendukung digitalisasi di daerah, termasuk sektor keuangan.
Menurut Tito, salah satu upaya yang dapat mempermudah digitalisasi keuangan adalah pemanfaatan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan.
Dengan sistem tersebut, proses identifikasi nasabah tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual menggunakan fotokopi KTP, tetapi dapat memanfaatkan teknologi face recognition berbasis biometrik yang dikembangkan Dukcapil.
Tito mengatakan teknologi tersebut telah dikembangkan bersama berbagai pihak dari pemerintah maupun swasta dan dapat melakukan identifikasi dalam waktu singkat. Teknologi itu juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital.
Tahap awal pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
Menurut Tito, melalui teknologi face recognition, identitas seseorang dapat diketahui dalam hitungan detik ketika petugas berada di lapangan.
Data tersebut kemudian dapat dikombinasikan dengan sistem ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah serta data kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Dengan demikian, ketika identitas seseorang teridentifikasi melalui face recognition, pemerintah dapat memperoleh data terkait kepemilikan tanah dan kendaraan untuk membantu menentukan kelayakan penerima bantuan berdasarkan desil.
Tito mengatakan sistem tersebut telah diuji coba di Banyuwangi.
Berdasarkan hasil uji coba yang disampaikan Tito, hampir 70 persen penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran, sementara hampir 50 persen masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan justru belum memperoleh bantuan.
Tito mengatakan kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui sistem digital yang terintegrasi.
“Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” jelasnya.
Pemerintah petakan warga yang belum punya rekening
Tito juga menilai digitalisasi identitas semakin penting seiring perkembangan perbankan dan perdagangan daring.
Menurutnya, berbagai layanan digital, termasuk e-commerce dan perdagangan online, mulai menggunakan identitas digital sehingga tidak selalu membutuhkan identitas manual berupa KTP.
“Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan,” katanya.
Terkait literasi dan inklusi keuangan, Tito mengatakan pemerintah mendorong agar masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening perbankan.
Berdasarkan data Danantara dan perbankan, terdapat sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Data tersebut selanjutnya perlu dicocokkan dengan data Dukcapil.
Tito menyebut sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat dalam data Dukcapil, termasuk informasi wajah, sidik jari, retina mata, alamat, tempat tinggal, status, serta berbagai data profil lainnya.
Data tersebut dapat digunakan untuk menyaring penduduk berdasarkan usia, termasuk hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Selanjutnya, data Dukcapil dapat direkonsiliasi dengan data sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Dari proses tersebut, pemerintah dapat memetakan secara by name by address masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening.
“Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas,” kata Tito. (rdr/ant)
