JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, antara lain melalui pemakaian CNG 3 kg, kompor listrik, serta pembangunan jaringan gas (jargas) dan pipa transmisi.
“Nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan, CNG dan seterusnya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut terkait dengan volume LPG 3 kg yang disepakati dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar 8 juta metrik ton, lebih rendah dari usulan awal sebesar 8,9 juta metrik ton.
Erani menyampaikan kesepakatan tersebut sekaligus menjadi tugas pemerintah untuk membangun keseimbangan antara mengurangi ketergantungan impor LPG dan menjaga pasokan di dalam negeri, termasuk menciptakan stabilitas harga.
“Nah itu, sementara untuk tahun depan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk LPG itu 8 juta (metrik ton),” kata Erani.
Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg pada 2026 mencapai 8,6 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 8 juta ton.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memaparkan realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga Juli 2026 mencapai 5,05 juta ton dari kuota 8 juta ton.
Ia memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg hingga akhir 2026 mencapai 8,677 juta ton atau 108,46 persen dari kuota.
Laode juga menyampaikan konsumsi LPG 3 kg pada 2027 berpotensi lebih tinggi dibandingkan 2026.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Volume LPG 3 kg atau LPG bersubsidi yang disepakati pemerintah dan DPR untuk APBN 2027 sebesar 8 juta metrik ton, sama dengan volume yang ditetapkan dalam APBN 2026. (rdr/ant)
