AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Untuk ke sekian kalinya, Bupati Solok, Epyardi Asda menumpahkan keluh kesah dan unek-uneknya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) terkait persoalan di Kabupaten yang dipimpinnya.
Baru-baru ini, pria 60 tahunan tersebut mengaku sudah lelah selalu disalahkan terkait kondisi jalan nasional yang berada di Air Dingin, Kabupaten Solok yang rusak dan cenderung hancur akibat tambang galian C.
“Dan yang kami miriskan, tahun ini, tahun politik yah. Semua disalahkan Bupati Solok. Di Air Dingin, itu longsor penyebabnya adalah galian C, izin galian C itu dari provinsi, bukan dari kami,” katanya dinukil Radarsumbar.com dari akun media sosial (medsos) TikTok dengan nama pengguna @pulitik.minang, Minggu (21/4/2024) pagi.
“Yang rusak adalah jalan nasional, tapi yang disalahkan selalu Bupati Solok. Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pembenahan di jalan nasional,” sambung Ketua DPP PAN tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, katanya, tdak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin galian C. Namun, Epyardi Asda merasa bahwa dirinya selalu disalahkan.
“Tetapi walaupun begitu, kami berterima kasih atas semua kritikan dan kami akan berusaha dengan sebaik mungkin,” katanya.
Ia mengeklaim bahwa dalam waktu dekat akan datang ke Air Dingin untuk melihat tambang yang layak dan tidak layak diberikan izin beroperasi.
“Dengan kewenangan yang ada di Kabupaten Solok, kami akan minta tutup perizinannya. Walaupun itu perizinan dari provinsi, tapi seharusnya ada rekomendasi dari kami,” katanya.
Ia menuding izin tambang galian C kebanyakan datang dari Pemprov Sumbar tanpa melalui rekomendasi Pemkab Solok.
“Walaupun itu perizinan dari provinsi, tapi seharusnya ada rekomendasi dari kami. Ini kebanyakan, semua tambang ini itu tanpa melalui prosedur rekomendasi dari kami di Solok. Tahu-tahu, ujug-ujug sudah keluar aja (izin tambang Galian C) dari provinsi. Provinsi langsung mengeluarkan izinnya. Kalau ada musibah, yang disalahkan kami di Kabupaten Solok, kami tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak apa-apa, itu risiko jabatan. Apalagi tahun politik ini,” katanya.
Tidak sampai di sana, Epyardi Asda juga menyinggung TikTok dan media yang selalu menyalahkan dirinya ketika ada longsor di Kabupaten Solok.
“Yang kami sayangkan, di TikTok, di media selalu menghina saya. Setiap sedikit aja longsor disalahkan Epyardi. Saya belum tiga tahun jadi Bupati, sudah begitu banyak yang kami lakukan. Kan tidak mungkin semuanya akan kami lakukan,” katanya.
Cuci Tangan
Potongan pernyataan Epyardi Asda yang diposting oleh akun TikTok @pulitik.minang itu menuai beragam komentar negatif kepada dirinya.
“Tambang punyo inyo (Tambang itu milik dia),” komentar akun @khairulfauzi23.
“Agak lambek sadar Bupati Solok ko.. (Bupati Solok ini terlambat sadar diri),” kata akun @bolak82.
“Santiang Bana cuci tangan. Mako nyo itu paralu koordinasi antar kabupaten /kota dengan propinsi (Pintar banget cuci tangan, playing victim. Makanya, perlu koordinasi antar kabupaten-kota dengan provinsi),” sahut akun @indradinata14.
Warganet juga menyebut Epyardi Asda seperti lepas tanggung jawab dan membandingkan dengan izin pertambangan lain yang hendak dilakukan masyarakat bisa ditolak oleh dirinya.
“Pak otaise masarakat mah pak,izin galian c tu mako kabisa kalua dr bawah dlu pak,baru kateh.. (Bapak tipu saja masyarakat ini. Izin galian C itu bisa keluar karena rekomendasi dari Pemkab Solok dahulu, baru ke tingkat atas),” kata akun @anasnasby.
“Kan bisa di tolak, kami dulu ado lorencana tambang besi, tp kami da bupati manulak, karano rusak lingkungan, bisa se nyo (Kan bisa ditolak. Dahulu kami juga berencana untuk melakukan aktivitas tambang bijih besi. Tapi anda tolak karena merusak lingkungan. Bisa saja sih),” ucap akun @sidermount.
Dihentikan Gubernur
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau kondisi Jalan Nasional Padang-Solok Selatan di kawasan Aie Dingin, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Selasa (19/3/2024) lalu.
Dalam peninjauan itu, Gubernur Sumbar menghentikan aktivitas salah satu perusahaan tambang galian C tak berizin, serta mengevaluasi perizinan sejumlah perusahaan tambang lain yang menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.
“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Pak Menteri PUPR juga mengeluhkan kondisi jalan ini. Kami juga berulang kali lewat di jalan ini, dan pada hari ini melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kami biarkan,” kata Gubernur di lokasi peninjauan.
Tindakan tegas, kata Mahyeldi, harus segera ia lakukan dalam menghadapi persoalan ini. Sebab jika tidak, ruas jalan nasional itu diprediksi tak akan bisa diselamatkan, dan tentu akan berdampak negatif pada ratusan ribu warga yang sangat membutuhkan ruas jalan tersebut sebagai satu-satunya akses menuju Kabupaten Solok Selatan (Solsel).
“Kami di provinsi berharap, setelah teratasi segala persoalannya, maka Balai Jalan bisa segera melakukan perbaikan terhadap kualitas jalan ini. Sebab ini sangat penting bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Thabrani mengatakan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor.
Sebab, di sekitar ruas jalan tersebut terdapat aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat.
“Curah hujan tinggi pada 7 Maret 2024 lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam titik, sedangkan empat titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus,” katanya.
Setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Gubernur Sumbar beserta jajaran, sambung Thabrani, maka BPJN berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut.
Sebab, perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.
“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kami pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kami tutup lobangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kami tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambangnya belum baik dan benar,” tuturnya. (rdr)