JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah memfokuskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 88 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui refocusing berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.
“Melalui berbagai program pemerintah yang masih bisa disalurkan, di-refocusing di 88 kabupaten/kota tersebut,” kata Muhaimin dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin.
Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Muhaimin menjelaskan strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan sosial tunai, tetapi juga memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, masyarakat usia produktif akan diberikan pelatihan kerja jangka pendek agar lebih cepat terserap ke dunia kerja maupun memulai usaha mandiri.
“Bantuan sosial adalah bantalan sementara. Kata kuncinya adalah pemberdayaan,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat miskin ekstrem diharapkan mampu mandiri sehingga secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan perlindungan sosial pemerintah.
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan keberhasilan program penghapusan kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengakui proses pencoretan penerima bantuan yang dinilai tidak lagi layak sempat memicu gejolak di sejumlah daerah.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur digital di daerah agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan informasi di masyarakat.
“Kita berharap Inpres 8 Tahun 2025 menjadi pijakan bagi seluruh program penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Muhaimin. (rdr/ant)
