PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) hingga Juni 2030.
Penandatanganan dilakukan secara digital oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Tommy TRD bersama Kepala BSrE Jonathan
Gerhard Tarigan di Kantor BSrE, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dari Diskominfo Kota Padang yakni Tommy TRD, Kabid Statistik dan Persandian Devi Razif, serta Chief Information Officer (CIO) Faza. Sementara dari pihak BSrE hadir Kepala BSrE Jonathan Gerhard Tarigan beserta jajaran tim BSrE.
Perpanjangan kerja sama dilakukan sebelum masa PKS sebelumnya berakhir pada Juni 2026. Langkah ini mendapat apresiasi dari Kepala BSrE Jonathan Gerhard Tarigan yang menilai komitmen Pemko Padang terhadap layanan sertifikat elektronik sangat baik.
“Kerja sama dengan Pemko Padang baru akan berakhir bulan Juni depan, namun sebelum habis masanya, sudah diperpanjang. Ini menunjukkan komitmen Pemko Padang kepada layanan BSrE,” ungkap Jonathan.
Jonathan juga menyampaikan bahwa Pemko Padang menjadi salah satu pemerintah daerah yang telah memenuhi tujuh kewajiban dalam PKS, termasuk penyampaian Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik tahun 2025 yang dinilai bermanfaat sebagai bahan pengembangan layanan BSrE ke depan.
“Pemko Padang juga menjadi salah satu pemerintah daerah yang sudah memenuhi 7 kewajiban dalam PKS berupa Laporan Pemanfaatan SrE tahun 2025, yang juga sangat berguna bagi insight BSrE ke depannya,” tambahnya.
Sementara itu, Tommy TRD menyampaikan apresiasi kepada BSrE atas dukungan yang diberikan dalam proses transformasi digital Pemerintah Kota Padang.
“Selama ini BSrE memberikan support yang luar biasa. Namun dari hasil pembicaraan dengan Bapak Kepala BSrE, masih ada banyak layanan dan support dari BSrE yang bisa kita follow up berikutnya,” ujar Tommy.
Perpanjangan kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat implementasi pemerintahan digital di lingkungan Pemko Padang, khususnya dalam pemanfaatan sertifikat elektronik dan sistem keamanan informasi pemerintahan. (rdr/pr-pdg)
