JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dilakukan murni berdasarkan proses penegakan hukum dan tidak dipengaruhi pertimbangan politik.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan setiap OTT berawal dari informasi dan pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.
“Saya pastikan itu jauh dari unsur-unsur politik seperti itu,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Keduanya diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN).
“Ini karena adanya pengaduan masyarakat, dan kami menindaklanjuti, yang kebetulan ini kemungkinan ada di PAN,” kata Taufik.
Sebelumnya, Syah Afandin terjaring dalam OTT ke-15 KPK sepanjang 2026, sedangkan Lalu Ahmad Zaini ditangkap dalam OTT ke-17 pada tahun yang sama. Keduanya diamankan dalam operasi yang digelar sepanjang Juli 2026.
Secara keseluruhan, sejak 2025 hingga 22 Juli 2026, KPK telah menangkap dan menetapkan 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Pada 2025, kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Sementara itu, sepanjang 2026, kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. (rdr/ant)
