JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog memprioritaskan penggilingan padi milik masyarakat sebagai mitra dalam pengolahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Rizal, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog lebih banyak melibatkan penggilingan padi skala kecil dibandingkan hanya mengandalkan penggilingan besar.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, agar Bulog memberdayakan penggilingan-penggilingan kecil yang miliknya masyarakat untuk menjadi lebih diberdayakan, hidup kembali. Karena di era-era yang lalu lebih cenderung menggunakan penggilingan-penggilingan besar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi inspeksi mendadak yang dilakukan di salah satu mitra maklon penggilingan padi di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Rizal mengatakan kemitraan dengan penggilingan padi milik masyarakat diharapkan mampu menghidupkan kembali usaha penggilingan kecil sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
“Nah, ini kita sudah balik, kita putar balik, kita prioritas malah kepada penggilingan-penggilingan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi rakyat di masing-masing daerah,” ujarnya.
Bulog mencatat jumlah mitra penggilingan padi yang bekerja sama secara nasional telah mencapai puluhan ribu unit. Jaringan tersebut dinilai memperkuat kapasitas pengolahan beras sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
“Wah, kalau nasional puluhan ribu yang sudah kami kerja samakan,” katanya.
Meski mengutamakan penggilingan rakyat, Rizal menegaskan seluruh mitra tetap wajib memenuhi standar mutu beras yang telah ditetapkan pemerintah.
Standar tersebut meliputi beras medium dengan kadar pecahan maksimal 25 persen, kadar air 14 persen, menir maksimal 2 persen, serta memenuhi ketentuan derajat sosoh.
“Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar menjaga kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu beras medium dengan pecahan 25 persen, kadar air 14 persen, dan menirnya 2 persen,” katanya.
Rizal menyebutkan, hingga 29 Juli 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,4 juta ton, termasuk hasil penyerapan gabah petani nasional yang mendekati 3,5 juta ton.
Stok tersebut digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta kebutuhan beras komersial sesuai kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Rizal mengakui sebagian penggilingan padi skala kecil masih menghadapi keterbatasan peralatan modern, seperti color sorter, yang berfungsi memisahkan beras berdasarkan warna untuk meningkatkan kualitas hasil penggilingan.
Karena itu, Bulog terus melakukan pembinaan agar penggilingan rakyat mampu meningkatkan mutu produksi dan memenuhi standar kualitas beras pemerintah.
Melalui perluasan kemitraan tersebut, Bulog berharap penggilingan padi milik masyarakat semakin berkembang, memberikan nilai tambah bagi gabah petani, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. (rdr/ant)
