SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendampingi Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Sumatera dalam melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah titik terdampak bencana di Kecamatan Talamau serta penyaluran bantuan kemasyarakatan di Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Rabu (29/7).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, bersama Bupati Pasaman Barat Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Satgas Nasional yang turun langsung melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak bencana.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, khususnya untuk Pasaman Barat. Dampak bencana beberapa waktu lalu cukup ekstrem dan masih berpotensi terjadi karena daerah ini merupakan kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan longsor,” kata Yulianto.
Ia mengatakan Pemkab Pasaman Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional guna mencari solusi percepatan pemulihan pascabencana.
“Hari ini kami bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi dan mencari solusi terbaik terhadap berbagai kendala yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan memonitor serta mengevaluasi berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk mencari solusi terhadap kendala yang masih dihadapi daerah.
“Kami sudah melihat beberapa lokasi. Salah satu kendala yang ditemukan adalah persoalan sungai dan jalan. Kondisi jalan di Polongan Anam cukup rawan dilalui. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan jalan alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok, dan hal ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya.
Peningkatan Jalan Jembatan Panjang-Bangkok di Kecamatan Talamau bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.416.050.071.
Sementara itu, penanganan ruas Polongan Anam bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai sekitar Rp12 miliar yang dialokasikan untuk lima titik kerusakan dan saat ini masih dalam proses lelang.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas terdampak, mulai dari Polongan Anam, jalan alternatif Jembatan Panjang-Bangkok, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM, Jembatan Panjang, hingga Jembatan Aia Gadang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah kecamatan, Forkopimca Talamau, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (rdr/dedi)
