JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Rencana pembangunan Flyover Padang Luar, Kabupaten Agam, terancam batal setelah Pemerintah Kabupaten Agam dinilai tidak mampu menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seusai menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Andre mengatakan, kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan flyover tersebut hampir mencapai Rp100 miliar. Besarnya kebutuhan anggaran itu menjadi kendala karena Pemkab Agam belum mampu menyiapkannya.
“Saya harus memberikan kabar kurang baik. Flyover Padang Luar kemungkinan kita akan berhenti untuk membangun. Karena ternyata dibutuhkan pembebasan lahan yang hampir menghabiskan anggaran Rp100 miliar,” kata Andre.
Menurut Andre, kondisi tersebut membuat pembangunan flyover yang selama ini diharapkan masyarakat belum dapat dilanjutkan. “Mohon maaf, ternyata Pemerintah Kabupaten Agam tidak mampu untuk menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan,” ujarnya.
Andre sebelumnya mendorong pemerintah pusat agar pembangunan Flyover Padang Luar dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mengurai persoalan lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, persoalan pembebasan lahan menjadi syarat penting yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat masih membuka kemungkinan pembangunan tersebut diprioritaskan kembali pada masa mendatang. “Kita lihat ke depan. Kalau memang yang dibutuhkan masyarakat Agam ke depannya, mungkin hari ini belum, ke depan pasti kita akan prioritaskan,” kata Dody.
Andre pun menegaskan, persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan lahan menjadi salah satu kunci agar proyek pemerintah pusat dapat direalisasikan “Ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat siap membangun, tetapi persoalan pembebasan lahan harus diselesaikan,” ujarnya. (rdr)
