PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran sebesar Rp110 miliar untuk perbaikan saluran drainase dan irigasi sebagai upaya mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan rawan genangan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan anggaran tersebut berasal dari pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima pemerintah kota sebesar Rp371 miliar.
“Pemerintah Kota Padang telah memperoleh pengembalian dana transfer ke daerah sebesar Rp371 miliar, dan Rp110 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk perbaikan drainase dan irigasi,” kata Maigus Nasir di Padang, Sabtu.
Menurutnya, penanganan banjir masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Padang. Meski berbagai langkah telah dilakukan, persoalan genangan dan banjir di sejumlah titik belum sepenuhnya teratasi.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan antara lain wilayah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, kawasan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
Maigus berharap dukungan berbagai pihak agar penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif melalui sinkronisasi program dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menyebutkan terdapat lima kawasan di Kota Padang yang masuk dalam rencana penanganan lembaganya pada tahun ini.
Lima kawasan tersebut berada di Kecamatan Nanggalo, meliputi Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Pauh yang mencakup Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah, serta Kelurahan Rawang.
BPBPK akan fokus pada pembangunan drainase lingkungan yang terintegrasi dengan sistem drainase kota dan sungai sebagai saluran pembuangan utama.
Berdasarkan hasil survei awal, genangan air di sejumlah kawasan dipicu oleh tidak tersedianya drainase lingkungan atau saluran yang terputus akibat tertutup bangunan maupun aktivitas masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBPK merancang sistem drainase baru di tengah badan jalan dengan kapasitas lebih besar dan kedalaman sekitar satu meter. Salah satu penerapannya akan dilakukan di kawasan Tabing Banda Gadang menggunakan teknologi box culvert.
Konsep tersebut dinilai lebih efektif karena meminimalkan potensi saluran tertutup bangunan atau dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang mengganggu fungsi drainase.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk penataan terpadu di lima kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp440 miliar, dengan syarat status lahan telah bebas dari konflik.
Program tersebut mencakup pembangunan drainase, perbaikan jalan lingkungan, trotoar, penerangan jalan umum, saluran pembuangan menuju sungai, hingga penyediaan ruang terbuka dan taman bermain masyarakat.
Perencanaan proyek ditargetkan dimulai pada 2026, sementara pelaksanaan konstruksi direncanakan berlangsung secara multiyears pada periode 2027 hingga 2028. (rdr/ant)
