PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mempercepat pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan pengelolaan sampah di daerahnya tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
“Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA, tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya,” kata John di Parik Malintang, Rabu.
Menurut dia, keberhasilan program tersebut bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari untuk mengelola sampah di tingkat lokal.
Dalam proposal yang diserahkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup pada Selasa (14/7), Pemkab Padang Pariaman mengusulkan bantuan enam unit dump truck, 17 unit arm roll truck, 103 unit kontainer sampah, serta 103 unit becak motor pengangkut sampah.
Jumlah kontainer dan becak motor yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah 103 nagari definitif di Kabupaten Padang Pariaman.
Selain itu, pemerintah daerah mengajukan pembangunan 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan serta satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.
John mengatakan sistem yang dirancang mengadopsi konsep ekonomi sirkular dengan mendorong masyarakat memilah sampah menjadi tiga kelompok, yakni sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah maupun pengepul, serta sampah residu yang akan diolah menggunakan teknologi pengolahan lanjutan.
Ia menjelaskan TPS 3R nantinya dikelola oleh KSM, sedangkan TPST akan dikelola pemerintah daerah sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.
John berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan layanan persampahan, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah pusat telah menerima sejumlah usulan bantuan penanganan sampah dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
“Saat ini ada revisi anggaran di kementerian. Mudah-mudahan dalam satu bulan ini ada anggaran sehingga bisa merespons permintaan dari daerah,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah di Parik Malintang.
Menurut Jumhur, pemerintah pusat perlu terlibat langsung dalam penanganan persoalan sampah karena kondisinya sudah memerlukan penanganan yang serius dan menyeluruh. (rdr/ant)
