PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat digitalisasi layanan publik guna mewujudkan target Kota Padang masuk 10 besar smart city atau kota pintar di Indonesia.
“Kita menargetkan Kota Padang masuk 10 besar kota pintar di Indonesia,” kata Fadly Amran di Padang, Senin.
Menurut dia, penguatan digitalisasi merupakan bagian dari visi besar pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar sekaligus kota sehat. Karena itu, setiap OPD diminta memprioritaskan program digitalisasi pelayanan publik serta memenuhi indikator pendukung kedua sektor tersebut.
Selain target smart city, Pemerintah Kota Padang juga membidik penghargaan Swasti Saba Wistara atau kategori tertinggi dalam penilaian kota sehat tingkat nasional.
“Untuk kota sehat kita menargetkan meraih penghargaan Swasti Saba Wistara atau kategori emas,” ujarnya.
Fadly menegaskan berbagai program unggulan yang telah berjalan harus terus diperkuat dan dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target tersebut.
Program-program tersebut antara lain Smart Surau, Padang Sigap, Padang Amanah, dan Padang Melayani yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi.
“Berbagai program unggulan yang telah berjalan seperti Smart Surau, Padang Sigap, Padang Amanah, dan Padang Melayani harus terus diperkuat. Ini menjadi pondasi kita untuk mewujudkan kota sehat dan kota pintar,” katanya.
Di samping penguatan digitalisasi, kualitas pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Fadly meminta dinas terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik dan berumur panjang.
Ia menyoroti masih adanya sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar pembangunan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Saya melihat ada beberapa pembangunan infrastruktur yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian karena setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya. (rdr/ant)
