JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan operasionalnya.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan audit seluruh dapur MBG. Harapannya, ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi, dan data penerima manfaat juga lebih akurat,” kata Agustina di Jakarta, Senin.
Menurut dia, BGN saat ini juga fokus membenahi validitas data penerima manfaat dengan melibatkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang telah memiliki basis data terkait.
Setelah proses validasi data selesai, BGN akan melakukan penataan ulang skema insentif bagi SPPG. Besaran insentif nantinya tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan indikator kinerja lainnya.
“Kalau sekarang penerima manfaat 1.500 orang maupun 500 orang menerima insentif yang sama. Ke depan, ketika data sudah akurat, tentu akan ada penyesuaian berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Selain jumlah penerima manfaat, penilaian insentif juga akan mempertimbangkan kualitas makanan yang disajikan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing dapur MBG.
Agustina menambahkan BGN juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian dan penguatan tata kelola program.
“Kami tidak hanya menilai output yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana kualitas makanan yang disediakan, standar keamanan pangan yang diterapkan, serta kualitas pelayanan secara keseluruhan. Semua itu akan menjadi komponen dalam penilaian,” katanya.
Melalui audit dan evaluasi tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat di seluruh Indonesia. (rdr/ant)
