PADANG, RADARSUMBAR.COM — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera meninjau sejumlah kawasan yang terdampak banjir di Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Peninjauan dilakukan setelah audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Usai audiensi, rombongan meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir cukup parah di Kecamatan Kuranji, yakni Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 menjadi kejadian kedua setelah Kota Padang sebelumnya dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Menurutnya, kejadian berulang tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemko Padang mengusulkan pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar mencakup seluruh kawasan yang terdampak.
“Total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar,” kata Fadly.
Usulan tersebut mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, hingga penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diterima pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Kota Padang dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik pada tahap penanganan darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, ia menilai banjir yang kembali terjadi pada 3 Agustus menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pola penanganan bencana di Kota Padang. “Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR di Kota Padang akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk terkait usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Satgas PRR selanjutnya akan membawa hasil Monev tersebut sebagai bahan evaluasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen dalam dokumen R3P. (rdr)
