JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan harus segera diperbaiki atau ditangguhkan operasionalnya.
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit cepat dan memverifikasi SPPG secara nasional,” kata Dudung dalam keterangannya.
Menurut Dudung, hasil verifikasi nantinya akan menentukan klasifikasi dapur SPPG, mulai dari layak penuh, layak bersyarat, hingga tidak layak beroperasi.
Dari hasil peninjauan di lapangan, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan dapur, tata kelola makanan, dan standar kesehatan pangan.
Beberapa temuan di antaranya area dapur kotor, adanya belatung, palet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur panas, hingga area penyimpanan bahan makanan yang masih bercampur.
Ia menegaskan sertifikasi dan verifikasi dapur tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memastikan kondisi lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Dudung meminta pengelola segera melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Jika tidak memungkinkan, dapur diminta segera ditutup sementara.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja,” ujarnya.
KSP, lanjut Dudung, juga telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Ia menegaskan program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga kualitas makanan, kebersihan, dan nilai gizi tidak boleh diabaikan.
“Kalau hanya mengejar target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting adalah nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat,” kata Dudung.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang bisnis semata karena anggaran program berasal dari uang rakyat.
Menurut Dudung, pengawasan ketat perlu dilakukan agar tidak terjadi kasus keracunan makanan yang dapat membahayakan anak-anak penerima manfaat.
KSP, kata dia, akan terus melakukan sidak ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. (rdr/ant)
