PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026), guna membahas percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana serta pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan.
Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan Kota Padang memperoleh tambahan dana TKD sebesar Rp371,85 miliar yang dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana.
Ia memastikan proses tender berbagai proyek yang didanai melalui anggaran tersebut telah resmi dimulai.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Hari ini tender-tendernya juga sudah dimulai.”
“Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian hadir memberikan saran dan masukan, sekaligus membahas tahapan-tahapan yang perlu kita sinergikan,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah pembangunan hunian tetap (Huntap), tidak hanya bagi warga terdampak bencana, tetapi juga masyarakat yang berpotensi direlokasi akibat proyek pengendalian banjir yang akan dilaksanakan oleh balai-balai di
bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelumnya, Tim Monitoring Kemendagri telah meninjau pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Tim memberikan apresiasi terhadap percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
Fadly berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya melalui pendanaan Huntap, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur penunjang kawasan relokasi masyarakat.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang menggabungkan konsep ramah lingkungan (green infrastructure) dengan infrastruktur skala besar.
Dalam master plan yang telah disusun, terdapat rencana pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang mengurangi risiko banjir di Kota Padang.
“Tadi kami juga menyampaikan bahwa di dalam master plan yang sudah kita susun ada pembangunan dua embung besar. Saya rasa ini perlu dikawal bersama-sama. Tidak memungkinkan Kota Padang merealisasikannya sendiri dalam kerangka lima tahun.”
“Namun jika mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur ini bisa berjalan paripurna sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman dan lebih siap mengantisipasi banjir besar di masa mendatang,” kata Fadly. (rdr)
