JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan kesiapan pemerintah membangun kolaborasi pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) bersama BPJS Kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.
Nezar menilai pengelolaan data dalam skala besar, seperti yang dimiliki BPJS Kesehatan, tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional.
“Pengelolaan data dalam skala besar tidak bisa lagi manual. Datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, Kementerian Komdigi telah menyiapkan ekosistem pengembangan talenta melalui program AI Talent Factory. Program ini dirancang untuk melatih mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam memahami penerapan AI berbasis studi kasus nyata, dengan pendampingan dari para ahli industri global.
Sejumlah perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia.
Program tersebut juga didukung perusahaan teknologi global seperti Google, Apple, dan Amazon, serta institusi pendidikan internasional seperti Massachusetts Institute of Technology dan University of Oxford.
“Talenta yang dihasilkan siap menjawab kebutuhan riil di lapangan,” kata Nezar.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat segera dijalankan dengan memadukan data, use case, serta talenta yang telah tersedia.
“Kalau BPJS Kesehatan punya use case dan data, kami punya talenta dan ekosistem. Ini bisa langsung kita kerjakan bersama. Tujuannya jelas, layanan ke masyarakat harus lebih cepat dan akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengatakan pihaknya telah mulai mengembangkan pemanfaatan AI untuk mendukung layanan digital.
“Kami sudah mulai bangun chatbot, analisis klaim, dan smart analytics. Tapi masih ada gap, terutama dalam pengembangan model dan pemanfaatan data,” ujarnya.
Ia mengakui sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memahami kebutuhan pengguna secara komprehensif.
“Chatbot kami masih sebatas pengganti FAQ. Untuk klaim juga belum bisa membaca banyak variabel. Ini yang ingin kami tingkatkan agar layanan lebih cepat dan akurat,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan layanan BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif, proses klaim lebih cepat, serta pemanfaatan data kesehatan lebih optimal guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mendorong peningkatan kapasitas internal melalui transfer pengetahuan dan pengembangan talenta di dalam organisasi. (rdr/ant)
