JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng tetap aman dan mencukupi, meskipun terjadi kenaikan harga di pasaran akibat meningkatnya biaya kemasan plastik.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga minyak goreng rakyat merek Minyakita tercatat sekitar Rp15.900 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
“Pada prinsipnya stok barang ada, tidak ada masalah. Ketersediaan pasokan aman. Salah satu penyebab kenaikan harga adalah biaya plastik,” kata Mendag usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.
Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng premium yang di sejumlah daerah mencapai Rp21.796 per liter, berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan.
Menurut Budi, kenaikan harga tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan bahan baku, melainkan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen.
Ia memastikan pasokan dari produsen tetap stabil dan tidak mengalami gangguan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan.
Kementerian Perdagangan telah berkomunikasi dengan produsen untuk memastikan produksi berjalan normal. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pelaku industri plastik guna menjaga pasokan bahan baku, termasuk melalui skema impor.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menstabilkan harga minyak goreng seiring normalisasi biaya kemasan.
Budi menambahkan, pemerintah tidak hanya fokus pada komoditas minyak goreng, tetapi juga memperhatikan sektor hulu seperti industri plastik yang memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Ia juga mengingatkan distributor agar tidak mengambil keuntungan berlebih saat kondisi produksi telah stabil, guna mencegah distorsi harga di pasar.
Pemerintah menegaskan kenaikan harga kemasan plastik tidak boleh berdampak luas terhadap komoditas lain, terutama yang tidak menggunakan kemasan plastik.
Hingga kini, pemerintah belum membahas penyesuaian HET minyak goreng, namun koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi menyeluruh dari hulu hingga hilir. (rdr/ant)
