JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak cukup ditopang oleh kesiapan teknologi. Kualitas data, tata kelola yang baik, serta literasi digital masyarakat menjadi faktor penting agar penyaluran bansos berjalan akurat, aman, dan tepat sasaran.
Menurut Meutya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan implementasi digitalisasi bansos berjalan efektif.
“Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah). Tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi, dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting,” ujar Meutya dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan SPLP sebagai platform pertukaran data nasional untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas data antarsistem pemerintahan.
Saat ini, SPLP telah digunakan dalam pertukaran data lintas delapan instansi pada pelaksanaan proyek percontohan digitalisasi bansos. Namun, menurutnya, transformasi digital tidak dapat hanya mengandalkan infrastruktur teknologi.
Ia menekankan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan standar dan kualitas data agar proses pertukaran data berlangsung akurat dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
“Standar dan kualitas data juga tergantung dari masing-masing lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu mohon juga untuk melakukan perbaikan standar dan kualitas data, khususnya Bapak Ibu kepala daerah,” katanya.
Terkait kesiapan infrastruktur, Meutya memastikan SPLP siap mendukung pelaksanaan digitalisasi bansos. Selama periode 1-22 Juni 2026, sistem tersebut memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen. Infrastruktur juga tetap stabil saat menangani lonjakan lebih dari 50 ribu transaksi dalam satu jam.
“Alhamdulillah, infrastruktur kita kemarin dalam satu jam 50 ribu itu kita cukup stabil, artinya Insya Allah sistem sudah siap,” ujarnya.
Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa ketangguhan sistem harus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital.
Ia meminta pemerintah daerah mengedukasi masyarakat agar hanya mengakses layanan pemerintah melalui kanal resmi berdomain .go.id, waspada terhadap berbagai modus penipuan, menolak pungutan yang mengatasnamakan bantuan sosial, serta selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima.
“Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat,” tegas Meutya.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjadi fondasi bagi digitalisasi bantuan sosial yang semakin akuntabel, aman, dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. (rdr/ant)
