JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap pembahasan. Dengan demikian, distribusi Pertalite saat ini masih berlangsung seperti biasa.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil saat ditemui di sela-sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Bahlil, selama pembahasan tersebut belum menghasilkan keputusan, penyaluran Pertalite tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Ia menyebut ketentuan yang berlaku mencakup batas konsumsi 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
“Masih seperti itu aja,” ujar Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan bahwa Pertalite merupakan BBM yang ditujukan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi energi. Karena itu, masyarakat yang dinilai mampu diimbau menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ucapnya.
Pengendalian subsidi dilakukan bertahap
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu mendukung penerapan pembatasan tersebut.
Ia menjelaskan salah satu opsi yang dibahas adalah tidak memberikan akses pembelian Pertalite kepada masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, Purbaya menegaskan pengendalian subsidi BBM tersebut masih dalam tahap pembahasan. Implementasinya akan dilakukan setelah seluruh sistem yang dibutuhkan dinyatakan siap.
Purbaya menyatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan subsidi BBM disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (rdr/ant)
