JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap berbagai dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan ketidakpastian kini bukan lagi kondisi sementara, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika global yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Tujuan kita bukan sebatas melindungi ekonomi Indonesia dari risiko global. Tujuan kita adalah membangun ekonomi yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi,” ujar Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Febrian, penguatan ketahanan ekonomi nasional memerlukan kombinasi strategi yang mencakup perencanaan pembangunan yang adaptif, penguatan fondasi ekonomi domestik berbasis sektor riil, serta pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan baru.
Sementara itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, menilai dinamika geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam ekonomi halal global.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan nasional.
“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” kata Sapta.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu kekuatan ekonomi di lingkungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi syariah global.
Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui peningkatan integrasi ekonomi intra-OKI, pengembangan industri bernilai tambah tinggi dalam ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas berbagai skenario dan opsi strategis ekonomi syariah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi peringkat pertama ekonomi syariah global pada 2029 dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah mencapai 56,11 persen.
Febrian menegaskan penguatan industri halal dan ekonomi syariah bukan hanya berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, sesungguhnya kita sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Karena itu, pembangunan ekonomi Islam menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional dan kunci pertumbuhan ekonomi masa depan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard, pemerintah berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan menghadapi dampak krisis global sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional.
Forum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. (rdr)
