JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu contoh nyata interoperabilitas digital yang mampu memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menjadi pembicara dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026), ketika memaparkan peluang dan strategi transformasi digital Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi digital regional.
Menurut Meutya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi digital ASEAN karena didukung jumlah penduduk yang besar, penetrasi internet yang tinggi, serta ekosistem digital yang terus berkembang.
“Ekonomi digital Indonesia saat ini bernilai sekitar 100 miliar dolar AS dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Salah satu keberhasilan yang telah kita bangun adalah QRIS sebagai infrastruktur publik digital yang tidak hanya mempercepat inklusi keuangan di dalam negeri, tetapi juga mulai diadopsi di berbagai negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, QRIS menunjukkan bagaimana interoperabilitas sistem pembayaran digital dapat berjalan efektif lintas negara. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi acuan dalam memperluas kerja sama digital di berbagai sektor lain di kawasan ASEAN.
“QRIS adalah contoh di mana interoperabilitas berjalan dengan baik di antara negara-negara ASEAN. Jika model seperti ini dapat diperluas ke sektor digital lainnya, maka posisi ASEAN sebagai kawasan ekonomi digital yang kuat akan semakin meningkat,” katanya.
Meutya mengungkapkan, saat ini negara-negara ASEAN tengah mendorong penyelesaian Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai kerangka kerja sama untuk mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan.
Melalui dukungan DEFA, nilai ekonomi digital ASEAN yang saat ini diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS diproyeksikan meningkat hingga dua triliun dolar AS pada 2030.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian di kawasan.
“Manfaat ekonomi digital harus dirasakan oleh 680 juta masyarakat ASEAN dan jutaan pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh hanya menjadi angka besar, tetapi harus berdampak terhadap ekonomi riil,” tegasnya.
Selain interoperabilitas, Meutya menilai penguatan ekonomi digital kawasan juga memerlukan dukungan konektivitas yang lebih baik, peningkatan investasi, pengembangan talenta digital, regulasi yang adaptif, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang terpercaya.
Ia menegaskan Indonesia terus mendorong pembangunan digital ASEAN yang berlandaskan tiga prinsip utama, yakni sovereign, interoperable, dan trusted. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Indonesia ingin menjadi bagian dari penguatan ekonomi digital ASEAN yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat dalam menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (rdr)
