JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI mengenai pelaksanaan alokasi wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan sebesar 20 persen dalam Undang-Undang APBN dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Purbaya mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Meski realisasi anggaran pendidikan pada 2025 baru mencapai 19,1 persen dari total realisasi belanja negara atau sedikit di bawah target, pemerintah menargetkan realisasi tersebut dapat mencapai bahkan melampaui 20 persen pada 2026.
“Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini. Bisa saja unit atau departemen yang menjalankan kebijakan belum siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen,” kata Menkeu.
Menurut Purbaya, salah satu penyebab realisasi anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen ialah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut bergeser.
Ketika belanja pada pos lain meningkat, pemerintah perlu menyesuaikan kembali alokasi anggaran pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen. Namun, penyesuaian program pendidikan memerlukan waktu sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung.
Purbaya optimistis target tersebut dapat tercapai karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar.
“Kita bikin Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah, dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel digital untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita juga akan memperkuat LPDP dengan tambahan modal. Kalau tidak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen,” ujar Purbaya. (rdr/ant)
