JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah merencanakan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Prabowo mengatakan belanja pemerintah pada 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Untuk mendukung belanja tersebut, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp3.426 triliun. Angka itu meningkat dari Rp3.153,6 triliun dalam APBN 2026.
Dengan proyeksi tersebut, defisit fiskal RAPBN 2027 diperkirakan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah akan menarik pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
“Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, struktur RAPBN 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah. APBN akan didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan RAPBN 2027 harus mampu memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas yang memiliki nilai tambah tinggi, meningkatkan keandalan program perlindungan sosial, menggairahkan pemberdayaan UMKM, serta memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
“Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” jelas Prabowo. (rdr/ant)
