JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai kondisi gizi masyarakat, terutama kelompok ekonomi terbawah.
Menurut dia, sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang berada pada kuintil 1 dan 2 secara ekonomi masih menghadapi masalah kekurangan asupan kalori dan protein.
“Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya. Kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ. Kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum, kita fokus ke situ dulu,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut berdasarkan data Kemenkes terdapat 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota dengan kategori tinggi, serta 92 kabupaten/kota dengan kategori sangat tinggi.
BGN, kata Sudaryono, akan menggunakan peta tersebut sebagai dasar menentukan wilayah intervensi, termasuk hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
“Selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kami juga mempersiapkan diri untuk melakukan intervensi langsung dengan pemberian gizi yang sesuai kebutuhan, khususnya di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi,” katanya.
Sudaryono menjelaskan pemerintah juga telah memiliki data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat (by name by address) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut akan diintegrasikan antarinstansi agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat memantau kondisi penerima manfaat, mulai dari anak usia sekolah, balita, hingga ibu hamil, termasuk status kesehatan dan perkembangan gizinya setelah menerima program MBG.
“Lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini dapat MBG atau tidak, stunting atau tidak. Datanya ada di Kemenkes, kemudian kita integrasikan antarlembaga,” ujar Sudaryono.
Selain pemberian makanan bergizi, pemerintah juga akan melakukan pemantauan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bersama Kemenkes. Pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah diusulkan dilakukan secara berkala untuk melihat dampak program secara berkelanjutan.
Sudaryono berharap MBG tidak hanya menghasilkan makanan dengan kualitas gizi yang baik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kesehatan masyarakat.
“Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, dan gizinya lengkap, maka kita harapkan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting menjadi tidak stunting, yang tadinya sakit menjadi sehat, dan yang tadinya kurus bisa menjadi normal,” tuturnya. (rdr/ant)
