JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, menegaskan percepatan pengembangan Blok Masela di Maluku menjadi langkah krusial untuk menjaga kedaulatan ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi tersebut telah memasuki tahap pembangunan fisik sejak Februari 2026, setelah tertunda lebih dari 25 tahun.
“Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebagai bukti proyek ini telah bergeser dari wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan,” ujar Hangga dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan urgensi proyek tersebut semakin meningkat seiring dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah yang memengaruhi jalur perdagangan energi di Selat Hormuz.
Kondisi tersebut turut memicu fluktuasi harga minyak mentah hingga mencapai 110 dolar AS per barel, yang memberikan tekanan pada neraca perdagangan akibat ketergantungan impor.
Menurut Hangga, Blok Masela akan menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional dengan kapasitas produksi besar dan stabil.
Dari sisi komersial, proyek ini telah mencatat kemajuan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.
Blok Masela diproyeksikan memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton per tahun (MTPA) LNG, 150 MMSCFD gas pipa, serta 35.000 barel minyak kondensat per hari.
Pemerintah juga menetapkan skema alokasi produksi dengan komposisi 60 persen untuk ekspor dan 40 persen untuk kebutuhan domestik guna menjaga keseimbangan keekonomian proyek dan ketahanan energi nasional.
Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diperkirakan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku, termasuk melalui participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembukaan lapangan kerja, serta transfer teknologi.
Hangga berharap pengawalan lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat memastikan Blok Masela menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah timur Indonesia. (rdr)
